Daftar Lengkap Peraturan K3 & Lingkungan Terbaru

Daftar Lengkap Peraturan K3 & Lingkungan Terbaru 2021

Oleh: Muhyidin, SKM

Ketika suatu organisasi akan melakukan sertifikasi SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja), ISO 14001: 2015 atau ISO 45001: 2018 maka harus memiliki daftar peraturan perundangan bidang K3LL (keselamatan, kesehatan kerja dan lindung lingkungan). Hal itu sebagai syarat utama dalam salah satu klausulnya bahwa organisasi tersebut memastikan peraturan perundangan terkait tersebut sudah diinventarisasi dan dipenuhi.

Bagi seorang praktisi K3LL, entah itu di level manajemen, supervisor atau level petugas K3LL maka seyogianya memahami dan memiliki daftar peraturan K3LL tersebut. Silahkan diunduh sebagai referensi. Jika ada yang terlewat, mohon diinformasikan kepada kami.

Undang-Undang:

• UU No. 3 tahun 1969 – Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 120 Mengenai Hygiene dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor
• UU No 01 tahun 1970 – Keselamatan Kerja
• UU No. 5 Tahun 1990 – Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
• UU No 03 tahun 1992 – Jaminan Sosial Tenaga Kerja
• UU No 4 tahun 1994 – Keanekaragaman Hayati
• UU No 22 tahun 2001 – Minyak dan Gas Bumi
• UU No 28 tahun 2002 – Bangunan Gedung
• UU No 13 tahun 2003 – Ketenagakerjaan
• UU No. 17 tahun 2004 – Pengesahan KYOTO Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change
• UU No 40 tahun 2004 – Sistem Jaminan Sosial Nasional
• UU No. 29 tahun 2004 – Praktek Kedokteran
• UU No 30 tahun 2007 – Energi
• UU No. 18 tahun 2008 – Pengelolaan Sampah
• UU No. 19 tahun 2009 – Pengesahan Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutant (Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten)
• UU No 22 tahun 2009 – Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
• UU No 30 tahun 2009 – Ketenagalistrikan
• UU No. 36 tahun 2009 – Kesehatan
• UU No 32 tahun 2009 – Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup
• Perubahan UU No.32 tahun 2009 pada UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
• UU No. 10 Tahun 2013 – Pengesahan Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional
• UU No. 21 tahun 2014 – Panas Bumi
• UU No 38 Tahun 2014 – Keperawatan
• UU No 36 Tahun 2014 – Tenaga Kesehatan
• UU No. 16 Tahun 2016 – Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)
• UU No. 17 tahun 2019 – Sumber Daya Air
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah:

• PP 19 tahun 1973 – Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja
• PP 17 tahun 1974 – Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai
• PP 11 tahun 1975 – Keselamatan Kerja Terhadap Radiasi
• PP 11 tahun 1979 – Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
• PP 40 Tahun 1991 – Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
• PP No. 7 Tahun 1999 – Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
• Lampiran PP No. 7 Tahun 1999
• PP 41 tahun 1999 – Pengendalian Pencemaran Udara
• PP 63 tahun 2000 – Keselamatan dan Kesehatan terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion
• PP RI No. 4 Tahun 2001 – Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan
• PP 82 Tahun 2001 – Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
• Lampiran PP 82 tahun 2001
• PP 3 tahun 2001 – Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
• PP 74 tahun 2001 – Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
• PP 26 tahun 2002 – Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif
• PP 35 tahun 2004 – Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 
• PP 36 tahun 2004 – Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 
• PP 33 Tahun 2005 – Pengesahan Amandemen Beijing Atas Protokol Montreal tentang Bahan-Bahan Yang Merusak Lapisan Ozon
• PP 46 Tahun 2005 – Pengesahan Amandemen Montreal Atas Protokol Montreal tentang Bahan-bahan yang merusak Lapisan Ozon
• PP 33 tahun 2007 – Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif
• PP Nomor 29 Tahun 2008 – Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir
• PP No 70 Tahun 2009 – Konservasi Energi
• PP 71 Tahun 2011 – Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional
• PP No. 55 tahun 2012 – Kendaraan
• PP 27 tahun 2012 – Izin Lingkungan
• PP 50 tahun 2012 – Penerapan SMK3
• PP No. 74 Tahun 2014 – Angkutan Jalan:  (tercakup Izin Pengangkutan Bahan BerBahaya dan Beracun)
• PP 101 Tahun 2014 – Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
• PP No.121 Tahun 2015 – Pengusahaan Sumber Daya Air
• PP 37 tahun 2017 – Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Penjelasan PP 37 tahun 2017
• PP 7 tahun 2019 – Penyakit Akibat Kerja
• PP 88 tahun 2019 – Kesehatan Kerja
• PP No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Lampiran I-XV dari PP Nomor 22 Tahun 2021
• Perpres Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis

Keputusan Presiden:

• Keppres 125 tahun 1999 – Bahan Peledak
• Keppres 92 Tahun 1998 – Pengesahan Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Copenhagen, 1992 (Protokol Montreal ttg Zat-Zat yg Merusak Lapisan Ozon, Copenhagen, 1992)
• Keppres No. 32 Tahun 1990 – Pengelolaan Kawasan Lindung

Peraturan Menteri Tenaga Kerja:

• Permenaker 01 tahun 1976 – Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan
• Permenaker 01 tahun 1979 – Kewajiban Latihan Hygiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Paremedis perusahaan
• Permenaker 01 tahun 1980 – Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan
• Permenaker 02 tahun 1980 – Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
• Permenaker 04 tahun 1980 – Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan
• Permenaker 01 tahun 1981 – Kewajiban Melaporkan Penyakit Akibat Kerja
• Permenaker 02 tahun 1982 – Kwalifikasi Juru Las di Tempat Kerja
• Permenaker 03 tahun 1982 – Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja
• Kepmenaker 1135 tahun 1987 – Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja
• Permenaker 04 tahun 1987 – P2K3 Penunjukan AK3
• Permenaker 02 tahun 1989 – Pengawasan Instalasi Penyalur Petir 
• Permenaker 02 tahun 1992 – Tata Cara Petunjukan Kewajiban Dan Wewenang Ahli K3
• Instruksi Menaker 05 tahun 1996 tentang Pengawasan dan Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Kegiatan Konstruksi Bangunan
• Permenaker 01 tahun 1998 – Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan bagi Tenaga Kerja dengan Manfaat Lebih Baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja
• Permenaker 03 tahun 1998 – Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan
• Kepmenaker 186 tahun 1999 – Unit Penanggulangan Kebakaran
• Kepmenaker 187 tahun 1999 – Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja
• Kepmenaker 234 tahun 2003 – Waktu Kerja & Istirahat Pada Sektor Usaha Energi & Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu
• Kepmenaker 235 tahun 2003 – Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan Keselamatan atau Moral Anak
• KepDirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No.KEP. 113/DJPPK/IX/2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ruang Terbatas (Confined Space)
• Permenaker 01 tahun 2007 – Pedoman Pemberian Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
• Permenaker 15 tahun 2008 – Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja
• Kepmenaker 210 tahun 2008 – Penetapan SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Bidang K3 Sub Bidang Penanganan Bahaya Gas H2S
• Kepmenaker 211 tahun 2008 – Penetapan SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Bidang K3 Sub Bidang Scaffolding
• Permenaker 08 tahun 2010 – Alat Pelindung Diri
• Kepmenaker 324 tahun 2011 – Penetapan SKKNI Sektor Ketenagakerjaan Bidang K3 Sub Bidang Paramedis K3
• Kepmenaker 325 tahun 2011 – Penetapan RSKKNI Sektor Ketenagakerjaan Bidang K3 Sub Bekerja di Ketinggian
• Kepmenaker 326 tahun 2011 – Penetapan SKKNI Sektor Ketenagakerjaan Bidang K3 Sub Bidang Bekerja di Ruang Terbatas
• Kepmenaker 609 tahun 2012 – Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja
• SE Menaker SE.01-Men-PPK-IV-2012 tentang Pemenuhan Kewajiban Syarat-Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja di RuangTerbatas / Confined Space
• Permenaker 04 tahun 2014 – Waktu Kerja dan Waktu Istirahat pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
• Permenaker 08 tahun 2014 – Pedoman  Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi
• Permennaker 26 Tahun 2014 – Penyelenggaraan Penilaian Penerapan SMK3
• Kepmenaker 386 tahun 2014 – Petunjuk Pelaksanaan Bulan K3 Nasional Tahun 2015-2019
• Permenaker 31 tahun 2015 – Perubahan Permen 02 tahun 1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir
• Kepmenaker 129 tahun 2015 – Penetapan SKKNI Bidang Produksi Subbidang Operasi Produksi
• Kepmenaker 133 tahun 2015 – Penetapan SKKNI Bidang Pengeboran Darat
• Kepmenaker 134 tahun 2015 – Penetapan SKKNI Bidang Produksi Subbidang Operasi Perawatan Sumur
• Kepmenaker 135 tahun 2015 – Penetapan SKKNI Bidang Operasi Pesawat Angkat, Angkut dan Ikat Beban
• Kepmenaker 162 tahun 2015 – Penetapan SKKNI Bidang Slickline
• Kepmenaker 193 tahun 2015 – Penetapan SKKNI Bidang Wireline Logging
• Kepmenaker 267 tahun 2015 – Penetapan SKKNI Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Industri Migas
• Permenaker 02 tahun 2015 – Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
• Permenaker 12 tahun 2015 – Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja
• Permenaker 33 tahun 2015 – Perubahan Permen 12 tahun 2015 tentang K3 Listrik di Tempat Kerja
• Permenaker 09 tahun 2016 – Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan pada Ketinggian
• Permenaker 37 tahun 2016 – K3 Bejana Tekanan dan Tangki Timbun
• Permenaker 38 tahun 2016 – K3 Pesawat Tenaga dan Produksi
• Permenaker 06 tahun 2017 – Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator
• Permenaker 05 tahun 2018 – Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja
• Pedoman Teknis Penerapan K3 Lingkungan Kerja (penjelasan tambahan Permenaker No.5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja)
• Kepmenaker 38 tahun 2019 – Penetapan SKKNI Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Jabatan Kerja Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja
• Permenaker 08 tahun 2020 – Keselamatan dan Kesehatan kerja Pesawat Angkat dan Angkut
• Permenaker No.5 Tahun 2021 – Tatacara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua
• Kepmenaker No. 202 tahun 2021 – Petunjuk Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2022
• Permenaker Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja

Peraturan & Keputusan Menteri Lingkungan Hidup:

• KepmenLH 13 tahun 1995 – Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak
• KepmenLH 48 tahun 1996 – Baku Tingkat Kebisingan
• KepmenLH 49 tahun 1996 – Baku Tingkat Getaran
• KepMen LH No. 50 Tahun 1996 – Baku Tingkat Kebauan
• KepMenLH No. 37 Tahun 2003 – Metoda Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan
• KepmenLH 113 tahun 2003 – Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Batu Bara
• KepmenLH Nomor 45 Tahun 2005 – Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan  Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
• PermenLH 5 tahun 2006 – Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama
• PermenLH 13 tahun 2007 – Persyaratan dan Tata Cara Pengelolaan Air Limbah bagi Usaha dan atau Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Serta Panas Bumi
• PermenLH 13 tahun 2007 – Persyaratan dan Tata Cara Pengelolaan Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Serta Panas Bumi dengan Cara Injeksi
• Permen LH No. 2 Tahun 2008 – Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
• PermenLH 3 tahun 2008 – Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun
• PermenLH 21 tahun 2008 – Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Usaha/Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal
• PermenLH 08 tahun 2009 – Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal
• Permen LH No. 12 Tahun 2009 – Pemanfaatan Air Hujan
• PermenLH 13 tahun 2009 – Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Usaha dan atau Kegiatan Migas
• PerMenLH No 18 tahun 2009 – Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
• Permen LH Nomor 30 Tahun 2009 – Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan beracun serta pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun oleh Pemerintah Daerah
• PerMenLH No. 01 tahun 2010 – Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air
• PermenLH 03 tahun 2010 – Baku Mutu Air Limbah bagi Kawasan Industri
• PermenLH 19 tahun 2010 – Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan atau Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi
• PerMenLH 07 Tahun 2010 – Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
• PermenLH 02 tahun 2011 – Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan atau Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Gas Metana Batubara
• PerMenLH No. 16 tahun 2012 – Pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup
• PermenLH No. 17 Tahun 2012 – Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan
• PermenLH 14 tahun 2013 – Simbol dan Label Limbah B3
• PermenLH 03 tahun 2013 – Audit Lingkungan Hidup
• PermenLH 05 tahun 2014 – Baku Mutu Air Limbah
• Permen LH No. 8 Tahun 2013 – Tata Laksana dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan
• PermenLH 3 tahun 2014 – Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) –> diganti dengan PermenLHK No.1 tahun 2021
• PermenLH 7 tahun 2014 – Kerugian Lingkungan Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
• PerMenLHK No. P.55/Menlhk-Setjen/2015 – Tata Cara Uji Karakteristik Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
• Permen LH nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 – Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan
• PermenLH P.68 tahun 2016 – Baku Mutu Air Limbah Domestik
• PerMenLHK No. P.63/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 – Persyaratan dan Tata Cara Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Fasilitas Penimbunan Akhir
• PerMenLHK No. P.87/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 – Sistem Pelaporan Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan (SIMPEL)
• PerMenLHK No. P.46/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 – Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan  Taman Wisata Alam
• PerMenLHK P.36/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 – Tata Cara Registrasi dan Notifikasi Bahan Berbahaya dan Beracun
• PerMenLHK P.5/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2018 – Standar dan sertifikasi kompetensi penanggung jawab operasional pengolahan air limbah dan penanggung jawab pengendalian pencemaran air
• PerMenLHK No. P.3/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2018 – Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Sertifikasi Kompetensi Pengambil Contoh Uji Air
• PerMenLHK No. P.23/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 – Kriteria Perubahan Usaha Dan/Atau Kegiatan Dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan
• PerMenLHK No. P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 – Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
• PermenLH P.12 tahun 2018 – Persyaratan dan Tata Cara Dumping (Pembuangan Limbah ke Laut)
• PerMenLHK No.  P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 – Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi
• PerMenLHK P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 – Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi
• KepmenLH P.93 tahun 2018 – Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan bagi Usaha dan/atau Kegiatan
• PermenLH P.5 tahun 2018 – Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah dan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air
• PerMenLHK P.6/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2018 – Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara dan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara
• PerMenLHK No. P.101/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 – Pedoman Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
• PermenLH P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 – Baku Mutu Emisi  Pembangkit Listrik Tenaga  Termal
• PerMenLHK P.73/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 – Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Teknisi Refrigerasi dan Teknisi Tata Udara
• PermenLH P.38 tahun 2019 – Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
• PermenLH P.74 tahun 2019 – Program Kedaruratan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan/atau Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
• PerMenLHK No. P.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020 – Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun –> sudah tidak berlaku
• SE MenLHK No.  SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 – Pengelolaan Limbah Infeksiksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari penangangan Corona Virus Disease (Covid19)
• PermenLHK No.1 2021 – Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER)
• PermenLHK No.3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
• PermenLHK No.4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha danatau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal, UKL-UPL atau SPPLH
• PermenLHK No.5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
• PermenLHK No.6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun –> Materi Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Non-B3
• PermenLHK No.11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam
• PermenLHK No.12 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Daur Ulang Baterai Lithium
• PermenLHK No.13 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Secara Terus Menerus
• Permen LHK No. 19 tahun 2021 tentang Pengelolaan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun –> Materi Sosialisasi Permen LHK No. 19 Tahun 2021 tentang Tatacara Pengelolaan Limbah Non-B3
• Permen LHK No. 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Peraturan & Keputusan Menteri Kesehatan:

• Permenkes No. 416 Tahun 1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air
• Kepmenkes 1407 tahun 2002 – Pedoman Pengendalian Dampak Pencemaran Udara
• Kepmenkes 942 tahun 2003 tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan
• Kepmenkes 1098 tahun 2003 – Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran
• Kepmenkes 1758 tahun 2003 – Standar Pelayanan Kesehatan kerja Dasar
• Kepmenkes 432 tahun 2007 – Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit
• Permenkes 2052 tahun 2011 – Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
• Permenkes 269 tahun 2007 – Rekam Medis
• Permenkes 492 tahun 2010 – Persyaratan Kualitas Air Minum
• Permenkes 1096 tahun 2011 – Higiene Sanitasi Jasa Boga
• Permenkes 09 tahun 2014 – Klinik
• Permenkes 54 tahun 2015 – Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan
• Permenkes 04 tahun 2016 – Penggunaan Gas Medik dan Vakum medik pada fasilitas kesehatan
• Permenkes 48 tahun 2016 – Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran dan Lampiran Permenkes 48 tahun 2016
• Permenkes 56 tahun 2016 – Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja
• Permenkes 66 tahun 2016 – Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit
• Permenkes 70 tahun 2016 – Standar Kesehatan Lingkungan Kerja Industri
• Permenkes No. 32 tahun 2017 – Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua dan Pemandian Umum
• Permenkes No. 50 tahun 2017 – Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit Serta Pengendaliannya
• PerMenKes Nomor 2 Tahun 2017 – Perubahan Penggolongan Narkotika
• Permenkes 7 tahun 2019 – Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
• Kepmenkes No.HK.01.07/MENKES/446/2021 – Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen dalam Pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
• Buku Tatalaksana COVID-19 Edisi 4 – Januari 2022
• Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan

Peraturan & Keputusan Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral):

• PermenTamben 02 tahun 1975 – Keselamatan Kerja Pipa Penyalur serta Fasilitas Kelengkapan utk Pengangkutan Migas Diluar WK Pertambangan
• KepmenTamben 300 K tahun 1997 – Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak dan Gas Bumi
• Permen ESDM 45 tahun 2006 – Pengelolaan Lumpur Bor, Limbah Lumpur dan Serbuk Bor
• Permen ESDM No. 14 Tahun 2012 – Manajemen Energi
• Permen ESDM 31 tahun 2012 – Pelaksanaan Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
• Permen ESDM 05 tahun 2015 – Pemberlakuan SKKNI di Bidang Kegiatan Usaha Migas Secara Wajib
• PerMen ESDM No.46 Tahun 2017 – Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
• Permen ESDM No. 21 tahun 2017 – Pengelolaan limbah lumpur bor dan serbuk bor pada pengeboran panas bumi
• Permen ESDM 2 tahun 2018 Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia di Bidang Ketenagalistrikan
• Permen ESDM 15 tahun 2018 Kegiatan Pasca Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
• Permen ESDM 18 tahun 2018 Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
• Permen ESDM No.38 Tahun 2018 – Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan
• Kepmen ESDM 1827K tahun 2018 – Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik
• Kepmen ESDM 1846K tahun 2018 – Penggunaan Standar pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
• Permen ESDM 26 tahun 2018 – Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
• Permen ESDM No. 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor energi dan Sumber Daya Mineral
• Permen ESDM No 6 Tahun 2021 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
• Permen ESDM No. 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan
• Permen ESDM No. 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
• Permen ESDM No. 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
• Permen ESDM No. 33 Tahun 2021 tentang K3LL dan Kaidah Teknis Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung  –> Materi Sosialisasi Permen ESDM No. 33 Tahun 2021 tentang K3LL dan Kaidah Teknis Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung

Direktorat Jenderal EBTKE (Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi)

• Perdirjen EBTKE No. 387K/30/DJE/2012 – Pedoman Tata Cara Pemeriksaan KK atas Instalasi dan Peralatan
• Surat Edaran EBTKE No. 01/E/30/DJE/2016 – Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik yang Dipergunakan dalam Pengusahaan Panas Bumi

Peraturan Menteri Perindustrian:

• Permenperind 87 tahun 2009 – Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia
• Permenperin 41 tahun 2014 – Larangan penggunaan HYDROCHLOROFLUOROCARBON (HCFC) di Bidang Perindustrian
• Permenperind 23 tahun 2013 – Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian No 87 tahun 2009 tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia
• Permenperind 19 tahun 2019 – Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia

Peraturan & Keputusan Menteri Pekerjaan Umum:

• Permen PU 26 tahun 2008 – Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
• Permen PU 09 tahun 2008 – Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum (tidak berlaku)
• Permen PU 05 tahun 2014 – Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
• PerMenPUPR No. 37/PRT/M/2015 – Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air
• Surat Edaran PU 66 tahun 2015 – Biaya Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pakerjaan Umum
• PerMen PUPR No. 01/PRT/M/2016 – Tata cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air
• PermenPUPR No.10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
• Lampiran A-K_PermenPUPR No.10 Tahun 2021

Peraturan Menteri Perhubungan:

• Permenhub KM 20 tahun 2009 – Sistem Manajemen Keselamatan Penerbangan (Safety management System)
• Permenhub PM 74 tahun 2017 – Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 830 tentang Prosedur Investigasi Kecelakaan dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil
• Permenhub PM 80 tahun 2017 – Program Keamanan Penerbangan Nasional
• Permenhub PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan diubah dengan Permenhub PM 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenhub No. PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan

BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir)

• Kepka BAPETEN No. 11/Ka-BAPETEN/VI-99 tentang Izin Konstruksi dan Operasi Iradiator
• Perka BAPETEN No. 5 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi Dalam Penggunaan Zat Radioaktif Untuk Well Logging
• Kepbapeten No. 07/2009 – Keselamatan Radiasi dalam penggunaan peralatan radiografi industri
• Perka Bapeten No.6 Tahun 2009 – Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Zat Radioaktif dan Sinar X untuk Gauging
• Perka BAPETEN No. 9 Tahun 2009 tentang Intervensi Terhadap Paparan Yang Berasal Dari Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material
• Perka BAPETEN No. 8 Tahun 2011 tentang Keselamatan Radiasi Dalam Penggunaan Pesawat Sinar X Radiologi Diagnostik dan Intervensional
• Perka BAPETEN No. 9 Tahun 2011 tentang Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik
• Perka BAPETEN No. 17 Tahun 2012 Tentang Keselamatan Radiasi dalam Kedokteran Nuklir
• Perka Bapeten No.4 tahun 2013 – Proteksi & Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir
• Perka BAPETEN No. 3 Tahun 2013 tentang Keselamatan Radiasi Dalam Penggunaan Radioterapi
• Perka BAPETEN No. 16 Tahun 2013 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penyimpanan Technologically EnhancedNaturally Occurring Radioactive Material
• Perka BAPETEN No. 17 Tahun 2013 tentang Keselamatan Radiasi dalam Kegiatan Impor, Ekspor, dan Pengalihan Barang Konsumen
• Perka BAPETEN No. 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2009
• Perka Bapeten No.16 tahun 2014 – Surat Izin Bekerja Petugas Tertentu yang Bekerja di Instalasi yang Memanfaatkan Sumber Radiasi Pengion

BATAN (Badan Tenaga Nuklir Nasional)

• Standar BATAN SB 016 BATAN: 2014 – Proteksi dan Keselamatan Radiasi BATAN

Kepdirjen, Surat Edaran dan Peraturan Lainnya:

• Mijn Politie Reglement Staatsblad No 341 tahun 1930 (Peraturan Kepolisian Pertambangan) – MPR 1930 
• SKB Menaker (No 174) dan Men PU (No 104) tahun 1986 – Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi dan Pedoman Pelaksanaan SKB
• Perdirjen Migas 17 tahun 1989 – Tata Cara dan Persyaratan Sertifikasi Tenaga Teknik Khusus Pengeboran
• Perdirjen Migas 01 tahun 1994 – Tata Cara dan Persyaratan Sertifikasi Tenaga Teknik Khusus Operator Pesawat Angkat
• KEP Bapedal No. 56 Tahun 1994 – Pedoman Mengenai Dampak Penting
• Kepdirjen Migas 84 K tahun 1998 – Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik yang Dipergunakan dalam Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Penguasaan Sumber Daya Panas Bumi
• Keputusan Kepala Bapedal No. 1 Tahun 1995 – Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Penyimpanan Dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
• Keputusan Kepala Bapedal No. 2 Tahun 1995 – Dokumen Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
• Keputusan Kepala Bapedal No. 3 Tahun 1995 – Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun dan Lampiran Keputusan Kepala Bapedal No. 3 Tahun 1995
• Keputusan Kepala Bapedal No. 4 Tahun 1995 – Tata Cara Pesyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan, Dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
• Kep-255 Bapedal tahun 1996 – Tata cara dan persyaratan penyimpanan dan pengumpulan minyak pelumas bekas
• KepKa Bapedal No.124 Tahun 1997 – Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Penyusunan AMDAL
• Kepdirjen Migas 39 K tahun 2002 – Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Tangki Penimbun Minyak dan Gas Bumi
• KepDirjen Pembinaan Pengawas Naker 113 tahun 2006 – Pedoman dan pembinaan teknis petugas K3 ruang terbatas
• KepDirjen Pembinaan Pengawas Naker 22 tahun 2008 – Juknis penyelenggaraan kesehatan kerja
• Dirjen Bina KesMas Depkes – Pedoman Klinik di Tempat Kerja-Perusahaan 2009
• PerMenLHK P.65/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 – Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
• Peraturan Dirjen PPKL (Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan) No. P.14/PPKL/SET/DIK.0/9/2018 – Materi Pelatihan Penilaian Daur Hidup Untuk PROPER
• Kepdirjen Migas No. 0289 tahun 2018 – Pedoman Teknis Keselamatan Peralatan dan Instalasi serta Pengoperasian Instalasi SPBU
• KepDirjen Ketenagalisrtikan Kementerian ESDM No.11/20/DJL.1/2018 – Pedoman Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan di Bidang Pembangkit Tenaga Listrik
• Dirjen PPKL S.101/PPKL/SET/SE.1/4/2020 – Surat Edaran tentang Pelaksanaan PROPER tahun 2020
• Surat Edaran Menteri Nomor M/7/AS.02.02/V/2020 tentang Rencana Keberlangsungan Usaha dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Protokol Pencegahan COVID-19 di Perusahaan

SNI (Standar Nasional Indonesia):

• SNI 13-5012:1998 – Klasifikasi Potensi Energi Panas Bumi Indonesia
• SNI 03 – 1746:2000 – Tata cara perencanaan dan pemasangan sarana jalan keluar untuk penyelamatan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung
• SNI 03-3989- 2000 – Tata cara perencanaan dan pemasangan sistem springkler otomatik untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung
• SNI 04-0225-2000 Amd 1-2006 – Amandemen 1 Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 dan SNI 02252011 / Amd 52016 – Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011) – Amandemen 5
• SNI 03-6390-2000 – Konservasi Energi Sistem Tata Udara pada Bangunan Gedung
• SNI 03-6574-2001 – Tata Cara Perancangan Pencahayaan Darurat, Tanda arah dan Sistem Peringatan Bahaya pada Bangunan Gedung
• SNI 03-6575:2001 – Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Buatan pada Bangunan Gedung
• SNI 03-2847:2002 – tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung (beta version)
• SNI 13-6910-2002 – Operasi Pemboran Darat dan Lepas Pantai yang Aman di Indonesia – Pelaksanaan
• SNI 09-7053-2004 – Kendaraan dan Peralatan Pemadam Kebakaran – Pompa
• SNI 16-7061-2004 – Pengukuran Iklim Kerja (Panas) dengan Parameter Indeks Suhu Basah dan Bola
• SNI 19-7119.2:2005 – Udara Ambien-bagian 2 cara uji kadar NO2 dengan metoda Gries Saltzman menggunakan Spektrofotometer
• SNI 19-0232-2005 – Nilai Ambang Batas (NAB) Zat Kimia di Udara Tempat Kerja
• SNI 19-7119.6-2005 – Udara Ambien – Bagian 6 – Penentuan Lokasi Pengambilan Contoh Uji Pemantauan Kualitas Udara Ambien
• SNI 19-7119.9-2005 – Udara Ambien – Bagian 9 – Penentuan Lokasi Pengambilan Contoh Uji Pemantauan Kualitas Udara Roadside
• SNI 13-7081-2005 – Investigasi Kecelakaan Tambang
• SNI 13-7083-2005 – Tata Cara Induksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pertambangan
• SNI 19-7117.6-2005 – Emisi Gas Buang – Sumber Tidak Bergerak – Bagian 6: Cara Uji Kadar Amoniak (NH3) dengan Metode Indofenol Menggunakan Spektrofotometer
• SNI 19-7117.7-2005 – Emisi Gas Buang – Sumber Tidak Bergerak – Bagian 7: Cara Uji Kadar Hidrogen Sulfida (H2S) dengan Metoda Biru Metilen Menggunakan Spektofotometer
• SNI 06-7213-2006 – Selang Karet untuk Kompor Gas LPG
• SNI 06-7213-2006 Amd 1 – 2008 – Selang Karet untuk Kompor Gas LPG Amandemen 1
• SNI 8300-2016 – Identitas Sumur Panas Bumi
• SNI 7368-2007 – Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku dengan Sistem Pemantik Mekanik
• SNI 1452-2007 – Tabung Baja LPG
• SNI 1811-2007 – Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua
• SNI 1811-2007 Amd 1 – 2010 Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua, Amandemen 1
• SNI 15-1591-2008 – Katup Tabung Baja LPG
• SNI 7369-2008 – Regulator Tekanan Rendah Untuk Tabung Baja LPG
• SNI 1049 – 2008 – Sepeda – Syarat Keselamatan
• SNI 1739-2008 – Cara Uji Jalar Api pada Permukaan Bahan Bangunan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung
• SNI 1741-2008 – Cara Uji Ketahanan Api Komponen Struktur Bangunan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung
• SNI 7269-2009 – Penilaian Beban kerja Berdasarkan Tingkat Kebutuhan Kalori Menurut Pengeluaran Energi
• SNI 1726:2019 – Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung
• SNI 8868:2020 – Pelaporan dan Investigasi Kejadian Berbahaya dan Kecelakaan Panas Bumi
• SNI 8914:2020 – Tekstil – Masker dari Kain
• SNI 9030-1:2021 tentang Sistem Harmonisasi Global – Bagian 1 Klasifikasi Bahaya Bahan Kimia
• SNI 9030-2:2021 tentang Sistem Harmonisasi Global – Bagian 2 Lembar data keselamatan dan pelabelan bahan kimia

SKK Migas:

• PTK 017-PTK-III-2005 Emergency Crisis Notification, Community Development and Public Relations Guideline
• PTK 018-PTK-X-2008 Pedoman Pengelolaan SDM KKKS Rev01
• PTK 040-PTK-XI-2010 Abandonment and Site Restoration
• PTK 0049-BP00000-2012 Pengamanan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
• SK Ka Div Pengelolaan Rantai Suplai SKK Migas No. KEP-0074/SKKO0000/2016/SO – Standardisasi Kualifikasi K3LL di KKKS terhadap Penyedia Barang/Jasa
• PTK-005-2018 Pengelolaan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan di Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

ISO:

• SNI ISO 14001:2015 – Sistem manajemen lingkungan – Persyaratan dengan panduan penggunaan
• ISO 45005:2020 – Occupational Health and Safety Management – General Guidelines for Safe Working during the COVID-19 Pandemic
• BS ISO 45001:2018 – Occupational Health and Safety Management Systems_Requirements with Guidance for Use